Pemerintah Targetkan BPIH 2026 Ditetapkan Lebih Awal
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis agar calon jemaah haji mendapatkan kepastian biaya lebih cepat. Kementerian Haji dan Umrah menargetkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sudah bisa diputuskan pada November 2025.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, keputusan lebih awal diharapkan mempercepat proses pelunasan oleh calon jemaah. “Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putus tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata Irfan, usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa, 30 September 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Panja DPR Diharapkan Segera Dibentuk
Baca Juga
Irfan mendorong Komisi VIII DPR segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas dan menetapkan besaran BPIH bersama pemerintah. “Tentu kita ingin Panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting agar proses administrasi dan persiapan keberangkatan calon jemaah dapat berjalan lebih efisien. Penetapan lebih awal juga memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan dana pelunasan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, pemerintah berharap pembahasan BPIH bersama DPR dapat mengarah pada penurunan biaya. “Ya pada prinsipnya terkait dengan BPIH, karena sesuai dengan perintah Presiden, kami berharap bisa bareng-bareng bahas dengan DPR itu bisa menurunkan BPIH,” ujarnya.
BPIH 2025 Sebagai Referensi
Sebagai perbandingan, BPIH 2025 atau 1446 H yang ditetapkan DPR bersama pemerintah sebesar Rp 89,4 juta. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung oleh jemaah haji 2025 tercatat Rp 55.431.750,78.
Dari pengalaman tahun lalu, pemerintah berharap proses penetapan BPIH lebih awal dapat mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan risiko keterlambatan pelunasan. Dengan kepastian biaya yang lebih cepat, calon jemaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan keberangkatan mereka.
Masyarakat juga mendapat manfaat dari informasi lebih dini, karena waktu perencanaan perjalanan menjadi lebih panjang dan tersusun dengan baik. Hal ini termasuk perencanaan logistik, akomodasi, dan pemenuhan administrasi yang diperlukan untuk keberangkatan haji.
Selain itu, pembahasan awal BPIH diharapkan bisa menyelaraskan antara pemerintah dan DPR dalam menetapkan biaya yang realistis dan sesuai kemampuan masyarakat. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Harapan Penurunan Biaya
Dahnil menekankan bahwa arahan Presiden memberi peluang untuk meninjau kembali BPIH agar lebih terjangkau. “Kami harap melalui pembahasan ini, biaya yang dibebankan kepada calon jemaah bisa lebih ringan,” ujarnya.
Dengan target penetapan di November, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Hal ini juga memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap komponen biaya haji, termasuk transportasi, akomodasi, dan pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi.
Selain itu, penetapan lebih awal diharapkan memberi manfaat psikologis bagi calon jemaah. Kepastian biaya membuat mereka lebih mudah merencanakan keuangan keluarga, sekaligus memastikan kesiapan mental menghadapi perjalanan ibadah yang panjang dan penuh tantangan.
Persiapan Keberangkatan Lebih Matang
Menteri Irfan menekankan bahwa penetapan BPIH lebih awal sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperlancar seluruh rangkaian keberangkatan haji. Dengan kepastian biaya, penyedia layanan dan biro perjalanan haji juga bisa menyesuaikan jadwal dan persiapan logistik dengan lebih tepat.
Hal ini mencakup pengaturan transportasi, pemondokan, hingga koordinasi dengan pihak Arab Saudi. Penetapan awal BPIH juga memberi waktu bagi calon jemaah untuk mengikuti pelatihan manasik haji dengan lebih optimal.
Menurut Irfan, strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada calon jemaah, sekaligus memastikan keberangkatan haji berjalan aman dan lancar.
Dengan demikian, penetapan BPIH 2026 yang lebih cepat diharapkan menjadi langkah konkret meningkatkan kepastian, efisiensi, dan kenyamanan calon jemaah haji di Indonesia.
Rekomendasi
